Impikan Pemilukada yang Berkualitas

Oleh : DIDIK EDI NURAJI, S.Sos, MM

Alumni Pasca Sarjana STIEKN Jayanegara Malang

Peluit kick off belum ditiup, tapi tepuk riuh dan sorak sorai penonton sudah mulai ramai. itulah yang terjadi menjelang perhelatan Pemilukada Jawa Timur bila dianalogikan sebuah pertandingan sepakbola. Dalam perhelatan nanti semua tim yang bertanding berharap kemenangan, termasuk harapan para suporternya. Kendati demikian, hanya satu tim yang dinyatakan sebagai juara. Filosofi siap menang dan siap kalah harus benar-benar terwujud dengan menciptakan pertandingan yang enak ditonton tanpa dinodai kekisruhan untuk menghasilkan juara yang terbaik.

Tak ubahnya pertandingan sepakbola, dalam perhelatan pemilukada bukan hanya para kontestan yang berharap pemilukada berlangsung jurdil, tapi seluruh masyarakat Jawa Timur sangatlah mengharapkan pertandingan berjalan lancar tanpa masalah, menghindari kemunculan terjadinya protes, jujur, sportif dan fair play, sehingga yang keluar sebagai pemenang betul-betul yang terbaik dan dapat diterima semua pihak termasuk lawan sekalipun. Dan itu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi si pemenang, dan kepuasan bagi semua pihak. Jika itu yang terjadi, maka KPU sebagai penyelenggara akan  mendapat banyak acungan jempol dari masyarakat dengan penyelenggaraan berhasil dan sukses.

 

Sebagai penyelenggara pemilihann umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib hukumnya untuk berlaku netral, non partisan dan mandiri dengan bersikap profesional dan independen. Karena KPU bekerja akan diawasi banyak pihak, mulai dari tahapan awal hingga pengumuman hasil pemilu. KPU tidak hanya berurusan dengan parpol, tapi juga birokrasi pemerintah, Bawaslu, civil society, aktivis pemilu, dan kampus. Dengan posisi dan tugas penyelenggaraa pemilihan, KPU akan berada pada posisi yang selalu diawasi. Di satu sisi, KPU harus memenuhi kepentingan semua pihak, dari parpol peserta pemilu, pemerintah, Bawaslu, LSM, hingga masyarakat. Pada sisi lain, KPU harus konsisten menjalankan ketentuan konstitusi dan UU, karena banyak kepentingan partai-partai politik akan dibatasi karenanya.

Selain bertanggung jawab terhadap seluruh proses tahapan pemilu, KPU dituntut mampu melaksanakan pemilu secara aman, damai, dan demokratis. Karena itu, lembaga ini harus profesional dan independen. Independensi akan menjadi penentu sukses tidaknya pemilu, mengingat bila penyelenggara berpihak pada parpol tertentu bisa mendorong penyimpangan, yang pada gilirannya memicu konflik dalam masyarakat.

Keterjaminan pemilihan bisa berlangsung tertib, damai, dan berkualitas, membutuhkan beberapa komitmen. Untuk mendapatkan hasil pemilu yang berkualitas sebagaimana diinginkan, diawali dari proses dan tahapan pemilu harus berjalan sesuai jadwal yang telah disiapkan KPU dengan sistim pemilu yang tepat.

Tahapan pemilu berjalan sesuai jadwal menjadi unsur penting, karena dapat menghindari munculnya kegaduhan yang berakibat pada terjadinya cacat hukum atas hasil pemilu. Disini dituntut keprofesionalan dan independensi KPU serta Bawaslu. Kelembagaan penyelenggara pemilu ini harus benar-benar kredibel.

Penyelenggara pemilu juga dituntut  agar lebih gencar menyampaikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini sangat penting, dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan memberikan pengetahuan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dan berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, termasuk dalam tahapan-tahapannya.

Yang terjadi saat ini adalah, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilukada Jawa Timur yang rencananya akan digelar pada 29 Agustus mendatang masih dirasa kurang maksimal yang mengakibatkan banyak yang kurang memahami hajatan lima tahunan di Provinsi Jawa Timur tersebut. Rumitnya lagi pelaksanaan Pemilukada Jawa Timur tersebut pelaksanaannya rencananya akan dibarengkan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di beberapa daerah. Dengan rencana bagus tersebut mestinya KPU Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi yang lebih gencar, agar hajatan lima tahunan tersebut benar-benar dipahami masyarakat yang bermuara pada terwujudnya Pemilukada dengan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Selain menggelar sosialisasi yang optimal, hal yang perlu mejadi perhatian adalah data pemilu harus valid, baik data untuk DPS maupun DPT. Data yang tidak valid juga berakibat tidak berkualitasnya pemilu.

Sudah bukan lagi menjadi sebuah hal yang aneh, pemilukada berlangsung dengan disertai kerusuhan bahkan banyak juga yang berlanjut ke mahkamah konstitusi.  latar belakang terjadinya protes, kerusuhan, dan bentrokan itu hampir-hampir klasik, ya itu-itu juga, yakni tuduhan terjadinya kecurangan dan pelanggaran hukum. Penghitungan suara dinilai oleh salah satu pasangan cela, digelembungkan, direkayasa. Panwaslu, panitia pengawasan pemilukada, tidak independen dan netral. Bahkan Komisi Pemilihan Umum pun digugat. Protes muncul disertai unjuk rasa. Unjuk rasa melanggar aturan karena tak terkontrol, maka terjadilah bentrokan dengan petugas ketertiban umum.

Ironisnya lagi, terkadang juga terjadi bentrok antarpendukung peserta pilkada. Kejadian itu tentu saja disiarkan oleh media massa karena peristiwa itu menarik ataupun karena itulah cara media melakukan kontrol. Kesan dan dampak pun terbuka, serentak, dan interaktif.

Harapan kita adalah demokrasi yang damai tidak disertai unsur kekerasan. Termasuk juga kebebasan menyampaikan pendapat termasuk melalui unjuk rasa yang damai.

Apabila sampai terjadi ekses bentrokan dan kekerasan, tentunya hal itu menjadi perhatian yang serius bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan. Sebab, demokrasi tentu saja tidak menghendaki dan menjauhi kekerasan. Oleh sebab itu, inilah tugas dari pihak-pihak yang terlibat dalam pilkada untuk bekerja sesuai dengan jalur hukum yang berlaku tanpa adanya penyimpangan dan kecurangan yang disengaja atau karena kelalaian dalam seluruh proses pilkada. Kedewasaanlah faktor utama dalam hal ini, terutama siap menang dan siap kalah. Bagaimanapun juga, kemenangan salah satu kontestan adalah kemenangan seluruh masyarakat Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk bekerja keras untuk merealisasikan pemilukada  yang tepat, penyelenggara harus bekerja ekstra agar dapat menghindari terjadinya pelanggaran pemilu dan juga menghindari munculnya kegaduhan politik terutama saat berlangsungnya kampanye.

Karena, keberhasilan pemilu juga tercermin dari ketertiban pelaksanaan pemilu, tanpa kekerasan dan aksi anarki. Pemilu diharapkan berjalan damai, tertib, dan lancar yang didukung oleh komitmen bersama antara KPU, Bawaslu, partai-partai politik peserta pemilu, dan institusi penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Untuk melaksanakan semua itu, diperlukan kepiawaian dalam manajemen pemilu mulai dari pelaksanaan hingga penghitungan suara, serta melakukan pengawasan yang benar, efektif dan objektif.

Disamping menghasilkan gubernur terpilih yang mempunyai kompetensi, kapasitas dan akuntabilitas dan mampu mensejahterakan rakyat, pemilukada mestinya dapat mengangkat harkat dan martabat rakyat Jawa Timur di tingkat nasional, karena saat ini Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang menjadi barometer perpolitikan di tingkat nasional.

Salah satu kunci yang paling penting adalah para kontestan harus benar-benar bisa menjunjung tinggi sportifitas dan melaksanakan filosofi siap menang dan siap kalah. Bagi pemenang nantinya jangan lantas larut dalam euvoria kemenangan hingga sedikit menggores luka dihati kontestan yang kalah. Dan bagi kontestan yang kalah juga harus memiliki jiwa besar untuk mengakui kekalahan dengan legowo. Kembali kita analogikan sebuah pertandingan sepakbola, tim yang kalah akan legowo mengakui kekalahannya bila pertandingan berlangsung dengan sportifitas tinggi dengan kepemimpinan dari wasit yang menjunjung tinggi semangat kejujuran yang berkeadilan. 

Dengan pemilukada yang berkualitas, pasti menyumbang terwujudnya demokrasi yang juga berkualitas. Kita semua berharap, perselisihan yang sempat terjadi sebelum pertandingan digelar ini tidak akan mengurangi kualitas dari pertandingan itu sendiri. Masyarakat Jawa Timur benar-benar meng-impikan Pemilukada yang berkualitas, kita tidak ingin kehabisan energi hanya untuk memilih pemimpin. Kedepan tantangan pembangunan makin berat dan panjang. (*)