Rabu, 31 Juli 2013

Elektabilitas Partai dan Rekrutmen Politik

Oleh : DIDIK EDI NURAJI, S.Sos, MM
Alumni Pasca Sarjana STIEKN Jayanegara Malang

Akhir-akhir ini terdapat fenomena menarik dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Kita tahu bahwa mestinya partai politik sebagai institusi yang merupakan lembaga inti demokrasi, sebagai instrument utama demokrasi bisa lebih berperan dalam demokrasi tetapi justru karena  pertarungan ide institusionalitas di partai politik yang mestinya secara teoritis ditegaskan dan dikuatkan tetapi proses presidensialisasi malah lebih nampak, dimana partai dikendalikan oleh figur yang lebih kuat daripada partai politik itu sendiri.
Fenomena dari gejala itu bisa kita lihat dari bermacam hal, salah satunya diterminasi dari figur yang lebih dominan daripada partai politik dalam proses penentuan sikap tentang pemilih kita. Pemilih akan lebih memilih siapa figur yang lebih kuat di partai politik tersebut, daripada gagasan politik, visi misi politik ataupun ideologi politik yang menjadi jualan utama di partai politik. 

Hari ini partai seolah-olah hanya mengandalkan figur untuk menjadikan magnet untuk menaikkan elektoral bagi partainya. Fenomena ini bisa kita lihat misalnya bagaimana proses di pilkada, di pilpres. Kita masih ingat bagaimana di tahun 2004 ketika partai demokrat sebagai pendatang baru yang bisa memperoleh suara fenomenal sebesar 7%, namun figur SBY jauh melampaui perolehan suara partai demokrat itu sendiri pada saat itu. Dalam beberapa gelaran pilkada juga demikian, realita yang bisa kita lihat dalam pilkada DKI Jakarta misalnya, kita tahu Jokowi dan Basuki Cahaya Purnama memenangkan pertarungan pilkada DKI meski hanya didukung  dengan sedikit mesin politik partai.
Fenomena tersebut akhir-akhir ini kian  terlihat sekali partai politik semakin berusaha ingin mencangkokkan kekuatan figurisasi, kekuatan dari popularitas dari figur terhadap partai politik, padahal mestinya partai harusnya melihat lebih banyak lagi strategi untuk meningkatkan elektabilitas untuk menangkap aspirasi publik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik. Karena itu fenomena ini saya kira menjadi problem penting karena kita tahu demokrasi hari ini  meletakkan institusi penting demokrasi, hanya menyisakan sedikit ruang diluar partai politik dalam proses rekrutmen politik kita.
Mengapa justru figur lebih dipercaya oleh publik ketimbang partai politik sebagai instrument demokrasi, yang mestinya partai melahirkan figur-figur, partai melahirkan tokoh, tapi fenomena di Indonesia justru terbalik?. Kita tidak tahu bagaimana nasip kedepan partai demokrat pasca SBY, kita tidak tahu bagaimana PDI Perjuangan pasca Megawati Soekarnoputri, bagaimana Gerindra pasca Prabowo dan sebagainya.
Mungkin yang menjadi salah satu penyebab beralihnya kesetiaan pemilih terhadap figur daripada partai politik diantaranya adalah karena seolah-olah partai politik terjun kepublik partai turun kebawah yang hanya lima tahun sekali saat menjelang pemilu. Inilah yang mungkin penting untuk menjadi agenda pantari-partai politik kedepan.
Probem lain yang didera partai-partai kita adalah karena partai-partai makin hari sepertinya makin bergeser ke tengah, seolah ingin merebut hati massa pemilih tengah, tetapi disaat yang sama sebenarnya warna partai semakin lengkap, publik semakin sulit untuk merefleksi/membedakan ideologi satu partai dengan partai lainnya.
Permasalahan lain yang juga menjadi problem kita adalah problem presidensialisasi partai, fenomena ini yaitu dimana gejala partai hanya dikendalikan oleh seorang figur saja, semua proses pengambilan keputusan strategis partai  hanya dikendalikan oleh sehingga partai menjadi tergantung dan terjebak pada figuritas. Selain itu,  problematika berikutnya adalah citra partai politik yang makin terpuruk, masyarakat pemilih lebih bangga disebut sebagai relawan salah satu relawan figure salah satu partai dari pada disebut sebagai relawan dari partai politik itu sendiri. Artinya ini ada fenomena peralihan yang semakin kesana.
Tidak hanya beberapa realita tersebut diatas, problem sosilogis pemilih juga menjadi permasalahan tersendiri menjelang hajatan lima tahunan mendatang, kita tahu budaya politik indonesia saat ini yang masih  menjadikan kharisma sebagai salah satu sumber kekuasaan, sumber regenerasi politik, sehingga kharisma itu hanya bisa dilekatkan pada figur, tidak bisa dilekatkan dan dicangkokkan pada institusi partai politik kita.
Disisi lain sebagian dari kita juga masih menunggu dari konvensi yang dilakukan oleh salah satu partai politik. Konvensi tersebut mestinya berlatar belakang semangat untuk merekrut calon pemimpin-pemimpin berkualitas, tapi yang terjadi adalah konvensi yang bertujuan untuk mendongkrak elektabilitas partai yang jauh lebih besar ketimbang semangat untuk menentukan calon pemimpin dengan integritas dan kepabelitas yang tinggi. Mencangkokkan tokoh-tokoh yang memiliki popularitas ke partainya seakan jauh lebih besar daripada semangat partai untuk menokohkan menyiapkan panggung politik. Nah, kalau tidak ada perubahan, paling tidak dalam jangka pendek agak sulit perubahan akan terjadi, kita akan sulit melihat pemilihan calon pemimpin yang berasal dari elektabilitas terhadap partai karena integritas, kapabelitas partai.
Dengan hipotesa diatas, capres paling tidak akan muncul dari tiga jalur saja, pertama akan berasal dari pengendali partai politik. Siapa saja mereka? Mungkin mereka adalah Aburizal Bakrie, megawati kalau misalnya tidak memberi kesempatan pada Jokowi, atau siapa saja yang nantinya menjadi capres yang dihasilkan dari konvensi partai demokrat, Hatta Rajasa dari PAN, Prabowo Subianto dari Gerindra, Wiranto dari Hanura dan sebagainya, mereka yang sangat berpeluang, diluar itu sangat sulit.
Yang kedua, adalah figur yang memiliki elektabilitas yang kuat, dan ini dibutuhkan partai untuk mendongkrak elektabilitas partai atau untuk mendokrak pasangan capresnya, seperti Jokowi misalnya, itu akan dilirik oleh partai politik.
Yang ketiga, adalah pemilik capital, pemilik modal yang memiliki kekuatan logistik yang melampaui  standart pencapresan itu akan dilirik partai politik. Karena itu, kalau tidak ada perubahan kita akan sulit menemukan dalam hajatan demokrasi lima tahunan ini  menu yang tersedia dengan proses tinggi dan dengan pemilih yang memilih yang berdasarkan integritas dan kapabelitas. Kecuali kalau partai politik bersemangat menyiapkan tokoh-tokoh, menyiapkan kapasitas yang jelas, siapa yang akan didukung dan punya parameter yang jelas. Karena itu agenda terpenting demokrasi kita memperkuat posisi partai yang hari ini citranya makin memburuk yang harus dibenahi dari dalam dan dari luar partai, memperbaiki perilaku elit partai, membangun infrastruktur partai dan sistem di internal partai agar proses rekrutmen politik lebih pada mekanisme meningkatkan proses demokratisasi sistem daripada figur. Oleh karena itu tidak ada jalan lain selain kedepan partai harus diperkuat,  berdemokrasi tanpa partai politik kita akan sulit membayangkan bagaimana agenda berdemokrasi kita kedepan, agenda penguatan partai adalah sangat penting.
Benahi performa dan mulai dengan kinerja nyata, formulasi itulah mungkin salah satunya yang harus dikerjakan oleh para calon presiden, juga oleh  semua partai politik dalam agenda penguatan dan perbaikan citra partai. Demikian kajian ulasan, mudah-mudahan menambah cakrawala dan perspektif, semoga dalam hajatan demokrasi lima tahunan tahun depan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih berintegritas, amin…

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar